ICANN Dipanggil Kongres Amerika

Unknown - NamaDomain.com, 18 Jan 2001

Kongres Amerika melalui komite perdagangan Amerika memanggil Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) untuk mengadakan dengar pendapat. Adapun yang akan dibahas dalam dengar pendapat ini adalah mengenai proses pemilihan beberapa ketujuh Top Level Domain generik (gTLD) yang dipilih ICANN beberapa waktu yang lalu. Anggota Dewan dari negara bagian California dari partai Republik, Billy Tauzin, kepala komite Perdagangan dan Pertambangan, meminta Kongres untuk mengadakan dengar pendapat ini dikarenakan adanya laporan dari publik yang menyatakan bahwa proses pemilihan ketujuh gTLD baru ini sedikit mengalami proses yang tidak fair. Billy Tauzin meminta CEO ICANN, Mike Roberts untuk menjelaskan secara rinci proses pemilihan ini kepada anggota dewan lainnya bulan depan. Sebagaimana yang ditulis Tauzin,"Komite menginginkan secara pasti bahwa proses pemilihan ketujuh gTLD baru yang dilakukan ICANN dilakukan secara terbuka dan jujur dan yang terpenting bahwa dalam proses ini ICANN bersifat netral." Bulan November kemarin, ICANN telah berhasil memilih ketujuh gTLD baru seperti .aero, .coop, .info, .museum, .name, .pro, and .biz pada pertemuan tahunan di Marina del Rey, California. Beberapa pengaju proposal gTLD baru ini merasa tidak puas dan menganggap bahwa ICANN diminta untuk meneliti kembali proses ini. Apalagi mereka merasa dirugikan setelah mengeluarkan $50,000 hanya untuk membeli formulir. Sebagian lagi menganggap bahwa keputusan ini penuh dengan intrik kolusi. Pengaju proposal untuk gTLD .union, .travel dan .law menganggap bahwa ICANN telah menyetujui dan menganggap mereka mampu untuk menjadi administrator dari gTLD baru ini, tetapi secara tiba-tiba mereka tidak terpilih. Padahal dalam laporan yang dikeluarkan ICANN sehari sebelum pemilihan, ICANN secara terus terang mengatakan bahwa mereka mampu untuk menjadi administrator. Sebagian lagi menganggap bahwa ICANN tidak mendengarkan pendapat publik dan mereka menganggap bahwa ICANN bukan milik publik tetapi milik golongan tertentu saja.

Berita Terkait